VISI | Pelajaran dari Muhammadiyah untuk Perbankan Syariah

Silahkan bagikan

Oleh Aep S Abdullah

KEPUTUSAN organisasi keagamaan Muhammadiyah untuk menarik dana simpanannya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dan mengalihkan ke bank syariah lain seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat, telah menimbulkan riak besar dalam industri perbankan syariah nasional. Surat yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 30 Mei 2024, yang meminta rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI, memicu pertanyaan mendalam mengenai dampaknya terhadap likuiditas BSI dan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Likuiditas dalam konteks perbankan syariah sering kali diukur melalui rasio financing to deposit ratio (FDR). FDR menggambarkan seberapa besar pembiayaan yang diberikan bank dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. BSI, dengan total dana pihak ketiga mencapai Rp297,34 triliun dan pembiayaan Rp246,54 triliun, memiliki FDR sebesar 83,05%. Apabila Muhammadiyah menarik dana sebesar Rp15 triliun dari BSI, FDR akan meningkat menjadi 87,32%, menandakan kondisi likuiditas yang lebih ketat.

Peningkatan FDR ini berarti BSI akan lebih bergantung pada dana pihak ketiga untuk operasionalnya. Tekanan likuiditas ini perlu ditangani dengan baik untuk menghindari masalah jangka panjang seperti rush money, di mana penarikan dana besar-besaran dapat mengancam stabilitas bank.

Tantangan dan Strategi Mitigasi

Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS, menegaskan bahwa penarikan dana Muhammadiyah berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas dalam jangka pendek dan dampak jangka panjang yang lebih serius. Mengingat Muhammadiyah adalah ormas Islam terbesar kedua setelah NU dengan puluhan juta anggota, penarikan dana ini tidak hanya dapat mempengaruhi Amal Usaha Muhammadiyah tetapi juga memicu aksi serupa dari anggota dan simpatisannya.

Untuk menghadapi tantangan ini, BSI perlu melakukan pendekatan khusus kepada Muhammadiyah untuk meminimalkan dampak negatif. Komunikasi yang baik dan negosiasi mengenai penarikan dana secara bertahap dapat membantu meredakan tekanan likuiditas.

Baca Juga :  Komentar Ulama-ulama Dunia Mengenai Kembalinya Hagia Sophia Sebagai Masjid (1)

Sejarah dan Dominasi BSI

Sejak merger tiga bank syariah BUMN pada 2021, BSI telah mendominasi industri perbankan syariah nasional dengan menguasai 40% dari total aset perbankan syariah. Langkah Muhammadiyah ini meskipun tidak mengubah dominasi BSI secara signifikan, dapat mendorong persaingan yang lebih sehat di industri perbankan syariah.

Piter Abdullah, Executive Director Segara Research Institute, juga menekankan bahwa tekanan likuiditas akibat penarikan dana besar dapat berdampak pada profitabilitas bank jika tidak segera ditangani. BSI perlu mengelola likuiditasnya dengan bijak, mengingat sebagian besar dana bank sudah disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan tidak berada dalam bentuk cash.

Meskipun menghadapi tantangan ini, Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyatakan bahwa kondisi keuangan BSI masih stabil. Dengan total aset per April 2024 sebesar Rp350,67 triliun dan Dana Pihak Ketiga Rp293,2 triliun, pertumbuhan tahunan mencapai 11,94% dan 9,41% masing-masing. Pembiayaan juga tumbuh 17,94% yoy, sehingga posisi FDR berada pada 85,72%.

Menuju Perbankan Syariah yang Lebih Sehat

Langkah Muhammadiyah ini memberikan pelajaran berharga bagi BSI dan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Perbankan syariah perlu memastikan manajemen likuiditas yang kuat, transparansi, dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, industri perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik.***

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Sekda Herman Suryatman Dorong RSUD Al-Ihsan Jabar Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Sel Jun 11 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BALEENDAH – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan Provinsi Jabar dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan […]