VISI.NEWS | NEW YORK – Amerika Serikat mulai mengubah pendekatan dalam menghadapi Iran setelah operasi militer di kawasan Teluk belum mampu meredakan ketegangan. Jika sebelumnya tekanan dilakukan lewat operasi militer di Selat Hormuz, kini Washington bergerak melalui jalur diplomasi dengan mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Selasa (5/5/2026) mengusulkan resolusi yang menuntut Iran menghentikan serangan terhadap kapal niaga dan membuka data lokasi ranjau laut di Selat Hormuz. Resolusi itu juga meminta Iran tidak menghambat operasi pembersihan ranjau serta bekerja sama membentuk koridor kemanusiaan di jalur pelayaran strategis tersebut.
Langkah AS ini memperlihatkan perubahan strategi dari tekanan militer menuju legitimasi internasional melalui PBB. Washington tampaknya ingin membangun dukungan global sekaligus memberi dasar hukum internasional apabila nantinya muncul sanksi baru terhadap Iran.
“”Kita menduga draf resolusi ini akan diveto lagi. Kita sudah mengadakan sedikit perubahan dalam redaksional resolusi. Saya tidak tahu kali ini usulan akan diveto atau tidak,” kata Rubio di Gedung Putih dalam jumpa pers dikutip, Rabu (6/5/2026).
Resolusi tersebut disusun bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Dukungan negara negara Teluk itu menunjukkan meningkatnya kekhawatiran kawasan terhadap ancaman keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Di saat bersamaan, tekanan politik terhadap Iran juga menguat di Timur Tengah. Israel, Jordania, dan Kurdistan Irak menyatakan dukungan kepada Uni Emirat Arab setelah muncul tuduhan Iran meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Fujairah.
Ketegangan terbaru pecah setelah Angkatan Laut AS mengklaim menghancurkan enam kapal Iran dalam operasi Maritim Freedom Construct untuk membuka akses Selat Hormuz. Iran kemudian dituduh menyerang wilayah UEA menggunakan rudal dan drone, meski tuduhan itu dibantah keras oleh Teheran.
“Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak meluncurkan rudal atau drone terhadap UEA dalam beberapa hari terakhir,” demikian keterangan pusat komando Khatam al Anbiya, Iran.”
Meski resolusi baru AS tidak secara terbuka mengacu pada penggunaan kekuatan militer, draf tersebut tetap membuka kemungkinan langkah lebih keras apabila Iran tidak mematuhi keputusan DK PBB. Situasi ini memperlihatkan konflik tidak lagi hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga di arena diplomasi internasional.
Kini perhatian tertuju pada sikap Rusia dan China yang sebelumnya memveto proposal serupa. Jika veto kembali terjadi, ketegangan geopolitik di kawasan diperkirakan akan semakin sulit dikendalikan. @desi
