VISI.NEWS | JEMBER — Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat validitas data kemiskinan mendapat perhatian positif dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Langkah yang dilakukan dinilai menjadi salah satu model percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang terintegrasi dan tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat menghadiri Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga negara, hingga perwakilan pemerintah daerah itu, Kabupaten Jember disebut berhasil menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki akurasi data masyarakat miskin melalui penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Iwan, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran bantuan sosial, tetapi juga ketepatan data penerima manfaat. Karena itu, langkah Pemkab Jember dianggap sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong integrasi dan pembaruan data secara menyeluruh.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga kisaran 4,5–5 persen pada tahun 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kualitas data sosial masyarakat tetap valid dan mutakhir.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dari data yang benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan. Pemkab Jember kini mengembangkan pola intervensi berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar bantuan pemerintah maupun program CSR perusahaan dapat tepat sasaran.
“Yang kami bangun bukan hanya pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima warga yang memang layak sesuai kondisi lapangan,” kata Gus Fawait.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami penurunan dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Penurunan tersebut membuat sekitar 8 ribu lebih warga berhasil keluar dari kategori miskin.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember secara absolut masih tergolong tinggi di Jawa Timur. Karena itu, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian nasional adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi data DTSEN secara besar-besaran dengan melibatkan lebih dari 20 ribu aparatur sipil negara (ASN). Para ASN diterjunkan langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pengecekan kondisi faktual di lapangan melalui metode ground check.
Sebelum menjalankan tugas, ASN terlebih dahulu mendapatkan pembekalan bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar proses verifikasi sesuai standar nasional. Pemeriksaan dilakukan terhadap puluhan indikator kemiskinan, mulai kondisi rumah, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
Proses pendataan juga didukung sistem digital berbasis web dan telepon pintar yang memungkinkan hasil verifikasi diunggah secara real time. Teknologi tersebut dinilai mampu mempercepat pembaruan data sekaligus meningkatkan transparansi dan ketepatan pengambilan kebijakan.
Dari hasil verifikasi, Pemkab Jember menemukan ribuan data yang perlu diperbarui, termasuk warga yang telah meninggal dunia maupun keluarga yang sudah pindah keluar daerah tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Menurut Gus Fawait, pembaruan data secara langsung di lapangan menjadi langkah penting agar program perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” tegasnya. @ghofur
