VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Kritik ini muncul menyusul masalah penentuan titik dapur MBG yang memunculkan dugaan adanya praktik jual beli dapur, serta insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah.
Charles menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, terdapat indikasi jual beli oknum terkait penentuan titik dapur MBG. Hal ini menambah panjang daftar masalah yang terjadi dalam program yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
“Saya sudah sering mendengar permasalahan yang cukup rumit di lapangan terkait dengan penentuan titik dapur. Bahkan, ada indikasi jual beli oknum, ada oknum yang melakukan transaksi terhadap titik dapur di berbagai wilayah. Ini adalah masalah serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja,” kata Charles saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
Lebih lanjut, Charles juga mendukung apa yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, yang mengungkapkan permasalahan yang serupa. Ia menilai hal tersebut bukanlah isu yang dibuat-buat, melainkan sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan, ia juga mengungkapkan adanya laporan dari penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengaku ditawari oknum tertentu untuk “menebus” titik dapur MBG.
“Karena kami juga menerima laporan bahwa ada penyedia SPPG atau calon penyedia yang ditawari oleh oknum untuk membeli titik-titik dapur. Ini semakin memperparah kekacauan yang ada di lapangan,” ujar Charles, mengungkapkan keprihatinannya.
Sebagai solusi, Charles mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi penyediaan MBG yang lebih sederhana dan aman, salah satunya dengan memasak langsung di sekolah. Menurutnya, dengan mengembalikan sistem penyediaan makanan bergizi ke dapur sekolah atau kantin, maka risiko manipulasi dan jual beli titik dapur dapat diminimalkan.
“Jika penyediaan makanan kembali ke sekolah, makanan akan lebih segar dan lebih aman. Makanan yang disajikan pasti baru dimasak tidak lama sebelum disajikan. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem sentralisasi, di mana makanan dipersiapkan sejak malam dan di-packing pada pagi hari, yang tentu meningkatkan risiko kontaminasi,” jelas Charles.
Selain itu, Charles juga mengusulkan opsi yang lebih sederhana, yakni memberikan uang kepada orang tua murid untuk membeli dan menyiapkan makanan bagi anak-anak mereka. Menurutnya, orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka dan pilihan ini bisa menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien.
“Jika pemerintah memberikan uang kepada orang tua untuk menyediakan makanan, mereka pasti akan memilih yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini jauh lebih simpel dan lebih bisa diterima daripada sistem yang ada sekarang,” tambah Charles.
Sistem yang Rumit dan Rentan Disalahgunakan
Charles juga menilai bahwa sistem yang diterapkan oleh pemerintah saat ini terlalu rumit dan rentan disalahgunakan, terutama terkait dengan penentuan titik dapur. Ia meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi lain yang lebih efektif, seperti yang telah ia usulkan.
“Masalah besar di lapangan ini adalah sistem yang terlalu rumit, terutama dalam hal penentuan titik dapur. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali sistem ini, apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Charles.
Mekanisme Pengajuan Dapur MBG yang Diubah
Menanggapi kritik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan mengenai proses mekanisme pengajuan dapur MBG. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa sebelumnya, untuk mendaftar sebagai mitra MBG, pengusaha harus terlebih dahulu membangun dapur. Namun, saat ini sistem tersebut diubah, sehingga pengajuan dapur dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pembangunan dapur.
“Sebelumnya, sistemnya adalah membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar. Namun, kebijakan tersebut diubah, dan sekarang pendaftaran dilakukan terlebih dahulu, baru kalau disetujui, mereka bisa membangun dapur,” jelas Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).
Meskipun penjelasan tersebut menegaskan bahwa titik dapur yang diduga fiktif bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak BGN, namun tetap saja masalah ini menambah kekhawatiran publik tentang transparansi dan kelancaran program MBG.
Selain masalah penentuan titik dapur, insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah juga semakin memperburuk citra program MBG. Kejadian-kejadian tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Terlebih lagi, beberapa kasus keracunan bahkan melibatkan dapur-dapur yang sudah beroperasi.
“Keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi perhatian serius. Ini menambah banyaknya masalah yang harus diselesaikan, baik itu terkait dengan kualitas makanan maupun dengan sistem distribusi yang tidak efisien,” kata Charles.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, Charles menegaskan bahwa evaluasi terhadap program MBG harus segera dilakukan. Ia berharap agar pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah benar-benar memenuhi standar gizi yang baik dan aman untuk dikonsumsi.
“Saya berharap pemerintah bisa segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan MBG. Jangan hanya fokus pada kuantitas, tapi kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama,” tutup Charles.
@uli
