VISI.NEWS | BANDUNG — Pemerhati Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Dede Farhan Aulawi menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan demokratis. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandung, Selasa (3/6), di Hotel eL Royale Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Dede membawakan materi bertajuk “Peran Serta Ormas Dalam Kehidupan Sosial Politik Untuk Menekan Aktivitas Premanisme Guna Mewujudkan Kota Bandung yang Aman, Tertib dan Demokratis”. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta yang merupakan perwakilan pengurus dari berbagai ormas di Kota Bandung.
“Ormas sejatinya merupakan bentuk kesadaran berserikat dan berkumpul untuk mencapai visi dan misi organisasi secara ideal, memperkuat persatuan serta memberdayakan masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, ormas berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Namun, jika ada oknum yang menyimpang, publik tidak boleh serta merta menjeneralisir semua ormas secara negatif.
Menurut Dede, premanisme adalah perilaku yang identik dengan kekerasan, intimidasi, dan tindakan ilegal seperti pemerasan. Ia menyebut, dalam banyak kasus, aksi premanisme dilakukan oleh sekelompok orang demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum dan norma sosial.
Ia juga menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi bisa juga dalam bentuk kekerasan verbal, psikologis, ekonomi, bahkan digital, seperti ujaran kebencian atau cyberbullying. Semua bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi mental dan sosial masyarakat.
Dede menegaskan bahwa tindakan premanisme dapat dijerat hukum, khususnya Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, yang mengatur hukuman maksimal sembilan tahun penjara bagi pelaku yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Ia menyebut penyebab premanisme sangat kompleks, mulai dari tingginya angka pengangguran, kemiskinan, hingga minimnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini, baik dari internal ormas maupun eksternal, untuk kepentingan bisnis, politik, atau kepentingan pribadi.
“Premanisme harus dicegah sejak dini, karena penindakan saja tidak cukup. Masyarakat, aparat, dan ormas harus bersinergi dalam mencegah tumbuhnya budaya preman,” tegasnya. Salah satu langkah penting adalah membuka ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme yang ingin berubah ke arah yang lebih baik.
Menutup paparannya, Dede mengingatkan pentingnya pemetaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas, serta melakukan personal profiling terhadap pengurus ormas yang rawan berbuat onar. Ia mendorong adanya koordinasi berkelanjutan antara ormas, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan untuk deteksi dini serta pencegahan konflik sosial yang bisa ditimbulkan oleh praktik premanisme.
@uli
