VISI.NEWS | BANDUNG – Ibukota diprediksi akan menghadapi situasi pelik pada Kamis (28/8/2025). Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja dijadwalkan turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran dengan target mengepung Istana Negara hingga Gedung DPR RI.
Aksi ini diperkirakan akan melumpuhkan aktivitas Jakarta seiring dengan skala mobilisasi massa yang begitu besar. Para buruh menegaskan, tuntutan mereka bukan sekadar soal upah, tetapi menyangkut nasib pekerja, keadilan sosial, hingga masa depan demokrasi di Indonesia.
Enam Tuntutan Buruh
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan aliansi buruh, ada enam tuntutan pokok yang akan mereka bawa:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah yang dinilai semakin menekan kehidupan pekerja.
2. Stop PHK Massal dengan mendesak pemerintah membentuk Satgas Khusus PHK.
3. Reformasi Pajak Perburuhan: menaikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, yang dianggap merugikan buruh sejak awal disahkan.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu dengan mendesain ulang sistem pemilu menuju 2029.
Dengan ribuan massa yang diperkirakan turun, kemacetan akan terjadi di pusat Jakarta, terutama di kawasan Istana Negara dan Kantor DPR/MPR RI. Aktivitas perkantoran, perdagangan, hingga pelayanan publik berpotensi terganggu.
“Jakarta bisa lumpuh total jika pemerintah tetap menutup mata dan telinga terhadap tuntutan ini,” ungkap salah satu pimpinan serikat buruh.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberi tanggapan resmi terkait enam tuntutan tersebut. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa aksi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah agar segera membuka dialog serius, bukan sekadar janji politik.
Aksi buruh 28 Agustus 2025 bukan sekadar demonstrasi rutin, tetapi bisa menjadi titik balik relasi antara negara dan pekerja. Jika aspirasi ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin gejolak sosial semakin membesar dan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
@gvr
