VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola dan sistem insentif di perusahaan negara.
“Jadi kalau perusahaannya rugi, direksi juga tidak layak mendapat tantiem. Bonus hanya diberikan jika kinerja positif dan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Rivqy dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
Politisi PKB itu menegaskan komisaris seharusnya fokus pada fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja, bukan menunggu bonus. Ia juga mendukung rencana Presiden merampingkan jumlah komisaris BUMN agar lebih efisien.
“Pemangkasan jumlah komisaris merupakan langkah yang tepat. Jumlah komisaris tidak perlu terlalu banyak,” tambah anggota Badan Anggaran DPR itu.
Sebelumnya, dalam pidato di Rapat Paripurna I DPR, Presiden Prabowo menegaskan akan menghapus tantiem dan mengevaluasi jumlah komisaris BUMN. Ia menyinggung adanya komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, tetapi bisa menerima tantiem hingga Rp 40 miliar setahun.
Berdasarkan aturan, tantiem merupakan penghargaan yang diberikan kepada direksi dan komisaris jika perusahaan meraih laba atau menunjukkan peningkatan kinerja. Namun, Prabowo menilai praktik tersebut hanya akal-akalan dan tidak relevan dengan tujuan memperkuat BUMN. @givary
