VISI.NEWS | IBUN – Pemerintah Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, mendapat biaya kucuran dana APBD tahun 2023 yang cukup fantastis.
Informasi dana itu, terlihat secara jelas dari website resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).
Kode RUP 44062168, dengan nama paket Pengembangan potensi kebudayaan desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, melalui satuan kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Kabupaten Bandung.
Jenis pengadaan pekerjaan kontruksi.
Total pagu Rp. 12.396.250.000 dan melalui metode tender lelang, namun jadwal pemilihan penyedia baru di mulai bulan Juli hingga batas akhir di bulan Agustus 2023.
Kepala Desa Laksana Kecamatan Ibun, H. Uu Budiman saat dikonfirmasi VISI.NEWS baru-baru ini, membenarkan adanya proyek tersebut.
” Betul memang ada proyek pengembangan potensi kebudayaan, namun anggarannya itu bukan di desa, tapi dari Pemprov jabar, yang di serahkan ke pemda kabupaten bandung melalui disperkimtan,” katanya, saat dikonfirmasi VISI.NEWS.
Rencananya, ujar Uu proyek itu, diperuntukan salah satunya membangun kampung sunda di lahan milik pemda Kabupaten Bandung yang luasnya 13 hektare.
” Di dekat Kamojang lokasinya, dan yang dipakai untuk kampung sunda 1,6 hektare dari total lahannya 13 hektare, saya diberitahu setelah ada pertemuan dengan dinas terkait waktu itu, melihat pagunya kurang lebih 12 Milyar, namun masih dalam proses pemenang tender,” ujarnya.
“Dan memang rencananya yang saya tahu, total 13 hektare lahan pemda nantinya akan terpakai semuanya untuk pengembangan wisata-wisata lainnya, dan masih membutuhkan puluhan milyar lagi, “imbuhnya.
Jika sudah pada tahap pembangunan kata Uu, dirinya memohon kepada dinas terkait dan pihak pengembang agar warga Laksana harus ikut dilibatkan.
” Ya harus dilibatkan pekerjaannya, mulai dari tenaga kerja termasuk bahan-bahan barangnya untuk pembangunan, masa harus jadi penonton saja di wilayah sendiri,” tuturnya.
Dirinya berharap, dengan adanya potensi wisata baru di wilayahnya, dapat menumbuhkan roda perekonomian yang memihak kepada warganya.
“Seperti kita tahu, kawah Kamojang itu kan wisata alam, namun PAD nya sepeserpun hingga saat ini tidak masuk Pemdes dari mulai jaman belanda, jangan sampai di wisata kampung sunda nanti bernasib yang sama warga tidak dilibatkan dalam pengelolaannya,” ungkapnya.
Sementara itu, VISI.NEWS mencoba mengkonfirmasi beberapa kali kepada Disperkimtan Kabupaten Bandung (salah satu stakeholder yang terlibat) namun hingga berita ini dimuat, belum ada jawabannya. @gvr
