VISI NEWS | KAB. BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pejabat negara yang diduga melakukan penyelewengan tetap harus diperiksa meskipun memiliki kedekatan dengan dirinya. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu(16/5/2026)
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan adanya laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait sejumlah pejabat yang diduga terlibat penyimpangan.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kedekatan pribadi maupun politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses pemeriksaan.
“Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa,” tegasnya.
Presiden mengaku prihatin karena hingga kini masih menerima laporan mengenai pejabat yang menyalahgunakan jabatan setelah diberikan kepercayaan menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Menurutnya, pejabat yang telah diberi amanah seharusnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, bukan justru memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang dinilai membuat berbagai bentuk penyimpangan semakin mudah terdeteksi. Ia mengatakan era digital saat ini membuat jejak transaksi maupun aktivitas pejabat dapat lebih mudah diketahui publik maupun aparat penegak hukum.
“Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek hukum, Prabowo mengaku prihatin terhadap dampak sosial yang harus ditanggung keluarga pejabat yang terlibat kasus penyelewengan, terutama anak dan pasangan mereka.
Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan negara sehingga proses pemeriksaan tetap harus berjalan tanpa pandang bulu.
Prabowo juga memastikan bahwa penindakan hukum berlaku bagi seluruh pihak, termasuk kader partainya sendiri. Ia menyebut sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses secara hukum dalam beberapa kasus sebelumnya.
Presiden menambahkan bahwa pejabat aktif maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, seharusnya memberikan teladan dengan mengakhiri masa pengabdian secara terhormat.
Menurut Prabowo, pihak yang terbukti memperoleh keuntungan secara tidak sah sebaiknya mengembalikan hasil tersebut. Jika tidak, pemerintah akan menyerahkan proses penanganannya kepada aparat penegak hukum.
“Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti ‘geremeng-geremeng’, sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan,” ujar Prabowo.
@abiel
