VISI.NEWS | BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Bandung berhasil mencapai tingkat pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai lebih dari 99,57%.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, pada Kamis (8/8/2024). Tahun lalu, Kabupaten Bandung juga menerima penghargaan serupa dengan capaian UHC sebesar 96,89%.
Dalam acara tersebut, Wakil Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta Menteri-Menteri terkait. Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut, menekankan komitmen untuk terus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Bupati Dadang juga mengapresiasi kerja keras BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang telah mendukung pencapaian ini. “Kami berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu memastikan masyarakat Kabupaten Bandung terdaftar dalam Program JKN,” ungkapnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga memberikan pujian atas upaya konsisten pemerintah daerah dalam mendukung program JKN. Beliau berharap agar fasilitas kesehatan semakin berkualitas dan merata, mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Penghargaan UHC ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan 98% penduduk Indonesia terlindungi oleh Program JKN-KIS pada tahun 2024. Hingga awal Maret 2023, lebih dari 90% penduduk Indonesia telah dijamin oleh program ini.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa pencapaian UHC juga harus diikuti dengan kualitas layanan kesehatan yang merata dan adil. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan dan memastikan keberlanjutan ekosistem JKN-KIS.
“Dengan dukungan teknologi dan digitalisasi, serta kondisi finansial yang stabil, kami berupaya untuk memastikan fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan yang berkualitas tanpa diskriminasi,” tambah Ghufron.
@maulana
