• “Maka saya memandang, putusan dari DPP Partai Golkar ini yang paling tepat. Dengan mengambil calon wakil bupati dari birokrasi, maka dianggap adil terhadap semua kontestan dari Golkar dan juga adil untuk partai koalisi,” ujarnya.

VISI.NEWS – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung H. Dagus berharap keluarnya surat keputusan DPP Partai Golkar mengenai pengesahan calon bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) membuat suasana internal Golkar lebih kondusif.

“Apa yang disepakati diharapkan bisa berjalan mulus, dan tidak ada yang keluar dari fakta intergritas yang sudah ditandatangani,” katanya kepada VISI.NEWS, Senin (13/7/2020).

Untuk menyatukan lagi semua kontestan dan kader partai, Dagus mengatakan, DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dengan Jawa Barat sudah mengagendakannya, bahkan sudah disampaikan ketika Zoom Meeting dengan DPP pada Juni lalu. “Ketua DPD Jabar bahkan pernah berjanji akan menjadi tugasnya untuk menyatukan kembali para kontestan setelah selesai kontestasi,” ujarnya.

Dagus menekankan bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung harus mengundang semua balon setelah rekonsiliasi, disaksikan oleh semua pengurus partai sampai pengurus desa dan kelurahan. Kenegarawanan para balon yang ikut mencalonkan diri dan ikut membesarkan partai harus dihargai. “Itu harus, agenda yang harus dilakukan oleh DPD Golkar Kabupaten Bandung, bahkan harus lebih dari yang bisa dilakukan DPD Partai Golkar Jawa Barat,” terangnya.

Pascaputusan ini, Dagus memandang, DPD Partai Golkar punya beban moral untuk kembali normal, karena yang namanya kontestasi semuanya ingin menang, sehingga terjadi gesekan-gesekan. “Besar atau kecil pasti ada gesekan, tapi kita semua harus kembali ke tujuan awal untuk membesarkan Golkar dan memenangkan Golkar. Tidak ada kan cita-cita memenangkan diri kemudian mengecilkan Golkar, tidak ada itu,” katanya.

Hal ini, katanya lebih lanjut, sangat terlihat sekali dari banyaknya baliho yang dipasang para kontestan, banyaknya kunjungan-kunjungan kemasyarakat, dan banyaknya bantuan sosial. “Semuanya sudah dilakukan oleh teman-teman saya yang menjadi kontestan. Semuanya untuk memenangkan Golkar,” tandasnya.

Bahkan menurut Dagus, Partai Golkar yang sering menjadi panutan partai lain harus bisa memberikan contoh bahwa sebegitu kerasnya pertarungan antar kandidat, tapi mereka bisa kembali menyatukan diri dengan kondusif.

Keputusan Tepat

Dagus mengatakan bahwa keputusan paket Calon Bupati Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser dan Calon Wakil Bupati Drs. Usman Sayogi, M.Si. ini merupakan keputusan yang sangat tepat. “Karena DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung sendiri melihat ke delapan balon yang mendaftar semuanya bagus. Begitu pun empat balon yang dianggap paling intens melakukan sosialisasi, Pak DS, Kang Deding, Pak Yoga dan Ibu Nia, semuanya bagus. Tidak mudah bagi Golkar memutuskan salah satu diantaranya,” ungkapnya

Katanya, kalau Teh Nia, sapaan akrab Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser yang diputuskan berpasangan dengan salah seorang calon wakil bupati dari Golkar sendiri, mungkin yang menjadi bahan pertimbangan khawatir munculnya kecemburuan dan membuat Golkar Kabupaten Bandung lebih retak. Begitu pula kalau mengambil calon wakil bupati dari salah satu koalisi, Gerindra atau PKB, juga dikhawatirkan salah satu mesin partai tidak berjalan. Kalau ngambil dari Gerindra, enak di Gerindra tidak enak di PKB, begitu pula kalau ngambil dari PKB, enak di PKB tidak enak di Gerindra.

“Maka saya memandang, putusan dari DPP Partai Golkar ini yang paling tepat. Dengan mengambil calon wakil bupati dari birokrasi, maka dianggap adil terhadap semua kontestan dari Golkar dan juga adil untuk partai koalisi,” ujarnya.

Terlebih pasangan kandidat yang diusung juga, kata Dagus, sarat dengan pengalaman baik di bidang politik maupun birokrasi dan sangat mumpuni. “Ibu Nia digodok selama 20 tahun di eksekutif. Ia sudah tahu percis bagaimana mengelola Kabupaten Bandung yang begitu luas dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat. Ketika Pak DN jadi anggota DPRD Jawa Barat, ayahnya Bu Nia, Pak Obar, kan jadi bupati. Beliau sering melihat bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang bupati. Apalagi setelah Pak Dadang Naser jadi bupati, beliau lebih terlibat dalam urusan-urusan di Kabupaten Bandung,” jelasnya

Dalam berorganisasi, kata Dagus, Ibu Obar dulu sangat aktif sekali melakukan kegiatan-kegiatan baik di pusat pemerintahan kabupaten maupun ke pelosok desa dan kelurahan. “Itu pembelajaran yang sangat penting dan pasti diturunkan ke Ibu Nia. Terutama ketika Ibu Nia menjadi Ketua PKK, begitu juga saat menjadi Ketua MKGR. Ibu Nia ini lebih rajin keliling ke tiap desa,” katanya.

Begitu juga pasangannya Usman Sayogi. Kata Dagus, dia sebagai tokoh muda di Pemerintah Kabupaten Bandung yang kinerjanya sangat bagus sejak menjadi Camat Baleendah. Begitu pula ketika naik menjadi Kabag Ekonomi Kabupaten Bandung, ia tahu percis bagaimana mengelola BUMD dan potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung.  Ketika menjadi Kasatpol PP juga terlihat gerakan-gerakannya. “Sekarang beliau di Bapenda terlihat sekali kinerjanya yang menonjol, disaat masyarakat dan pengusaha kesulitan akibat pandemi Covid-19, ia mampu menggratiskan masalah pajak yang dibawah Rp 5 juta. Yang luar biasanya, pendapatan pajak Kabupaten Bandung sekarang ini sudah lebih dari target yang ditetapkan,” ujarnya.

Sebagai Ketua Bapilu Kabupetan, Dagus merasa bersyukur, Hj. Kurnia Agustina bisa mengambil tokoh dari eksekutif yang memiliki reputasi yang bagus. Sehingga untuk melanjutkan konsep Sabilulungan itu akan lebih mudah dilakukan bersama Hj. Kurnia Agustina. “Pembangunan kan harus diteruskan dan harus betul-betul dengan orang yang sangat memahami permasalahan di Kabupaten Bandung,” katanya.

Membangun Koalisi

Untuk selanjutnya, kata Dagus, DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung akan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti keputusan dari DPP tersebut. “Kita akan segera menindaklanjuti keputusan DPP tersebut, dan segera mengkonsolidasikan dengan koalisi, karena kesepakatan awalnya partai koalisi itu mengusung atau mendukung,” ujarnya.

Nah, kata Dagus, karena sekarang Partai Golkar sudah menetapkan pasangan calon, maka berarti koalisi Gerindra dan PKB itu mendukung. Tidak mengusung lagi untuk calon wakilnya. Jadi kita harus memperkuat lagi komitmen dukungan itu.

Dulu, katanya, koalisi pendukung ini sebagai persyaratan ke delapan balon yang akan diusulkan dan harus diusulkan tertulis nama-nama partai koalisi pendukungnya, yang ditandatangani oleh para ketua partai.

“Saya segera akan menghadap ke DPD dan Ketua Golkar untuk menindaklanjuti masalah ini, karena kami tahu percis komitmen tertulis koalisi yang dibangun itu mendukung atau mengusung, kalau Golkar sudah memutuskan seperti ini berarti mendukung, ” jelasnya.

Partai koalisi ini juga, kata Dagus, harus segera disilaturrahmikan dengan DPP dan DPD karena mereka harus saling kenal, agar bisa bahu membahu di tingkat grassroot karena suara itu kan ada di desa, ada di kelurahan bukan di DPD. Pengurus desa/kelurahan harus saling mengenal, harus segera dikonsolidasikan.

“Saya sendiri sebetulnya kurang mengetahui jelas karena tidak ikut ke DPP Partai Golkar saat mengambil rekomendasi tersebut. Apakah SK tersebut sudah dikoordinasikan dengan Gerindra dan PKB atau belum, karena kan kalau menurut aturan bisa saja Golkar mengusung paket calonnya sendiri sesuai persyaratan KPU. Tapi dibalik itu, DPD membangun koalisi seperti apa. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Usman, karena Pak Usman kan masih PNS, tidak bisa melakukan koalisi-koalisi,” ujarnya.

Kalau sudah sepakat, kata Dagus, nanti disiapkan deklarasi partai pendukung dengan Partai Golkar.@mpa/asa