Oleh Aep S. Abdullah
ADA tokoh-tokoh yang lahir dari kekuasaan. Ada pula yang justru dibentuk oleh benturan dengan kekuasaan. Mohammad Jumhur Hidayat tampaknya tumbuh dari kategori kedua. Namanya kembali menonjol setelah duduk sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada April 2026. Namun membaca Jumhur semata sebagai pejabat kabinet jelas terlalu sempit. Ia lebih menyerupai simpul panjang antara aktivisme, gerakan buruh, dan ide tentang kedaulatan rakyat yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan.
Jejak itu tidak dimulai di istana, melainkan di jalanan.
Pada akhir 1980-an, ketika kampus masih menjadi ruang oposisi yang berbahaya, Jumhur muda—mahasiswa Teknik Fisika ITB—masuk dalam gelombang aktivisme yang menolak penggusuran, membela petani, dan menggugat watak represif negara. Peristiwa 5 Agustus 1989 menjadikannya bukan hanya aktivis, tetapi tahanan politik. Penjara Sukamiskin bukan akhir, justru semacam sekolah ideologis.
Banyak aktivis 1998 setelah reformasi masuk partai dan larut dalam kompromi. Jumhur mengambil jalan agak berbeda: tetap berada di orbit gerakan rakyat, terutama buruh.
Di titik itu, nama Gaspermindo—Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia—menjadi penting dibaca.
Gaspermindo lahir pada 1998, pada saat Indonesia meledak oleh krisis ekonomi dan runtuhnya Orde Baru. Ketika banyak organisasi buruh masih sibuk melepaskan diri dari bayang-bayang serikat tunggal negara, Gaspermindo tampil membawa semangat yang lebih radikal: buruh bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek perubahan sosial.
Di sinilah peran Jumhur tak hanya organisatoris, tapi ideologis.
Ia memandang serikat pekerja bukan sekadar alat tawar upah, melainkan ruang pendidikan politik rakyat pekerja.
Namun gerakan tak pernah dibangun oleh satu nama.
Dalam lintasan itu, figur seperti sahabat saya, Almarhum Bambang Eka Purnama atau Bambang Eka, kerap disebut sebagai salah satu arsitek penting konsolidasi Gaspermindo. Ia dikenal di kalangan aktivis buruh sebagai organisator lapangan—tipe pekerja senyap yang membangun mesin gerakan dari bawah. Jika Jumhur sering tampil sebagai wajah ide dan narasi, Bambang Eka – Ketum Gaspermindo 2012-2017 – merepresentasikan kerja organisasi yang sunyi tapi menentukan.
Gerakan selalu butuh keduanya: gagasan dan mesin.
Lalu ada nama Ali Tayib, yang oleh banyak kalangan buruh dipandang sebagai penghubung antara tradisi serikat klasik dan gagasan baru perburuhan pasca-Reformasi. Ali datang dari jalur praksis, bukan panggung. Tapi justru dari figur-figur seperti itu, organisasi bertahan.
Dalam sejarah gerakan pekerja Indonesia, tokoh-tokoh semacam ini kerap hilang dari catatan besar, padahal mereka penyangga utamanya.
Itulah paradoks gerakan.
Nama besar biasanya milik yang tampak. Sementara yang menopang sering terlupakan.
Gaspermindo menarik karena lahir bukan dari patron negara atau proyek donor internasional, tetapi dari kultur gerakan. Ia dibentuk di masa ketika kata “merdeka” bagi buruh bukan slogan romantik, tetapi agenda material.
Dan Jumhur menjadi salah satu wajah dari agenda itu.
Karena itu ketika kemudian ia masuk negara—dari Kepala BNP2TKI, Ketua KSPSI, hingga menteri—pertanyaan menarik selalu sama: apakah aktivis berubah ketika masuk kekuasaan, atau justru mencoba membawa bahasa gerakan ke dalam negara?
Pada Jumhur, jawabannya tidak pernah hitam-putih.
Sebagian mengkritiknya terlalu dekat dengan kekuasaan.
Sebagian melihatnya justru sebagai sedikit tokoh gerakan yang mampu menembus birokrasi tanpa sepenuhnya tercerabut dari basis sosial.
Keduanya mungkin benar.
Tetapi justru di situlah kompleksitasnya.
Sebagai mantan kepala BNP2TKI, ia pernah mencoba menggeser isu buruh migran dari sekadar remitansi menjadi soal martabat warga negara. Sebagai pemimpin serikat pekerja, ia membawa narasi buruh melampaui isu upah minimum. Dan kini di sektor lingkungan hidup, muncul pertanyaan baru: mungkinkah ia membawa perspektif keadilan ekologis yang bertemu dengan keadilan sosial?
Pertanyaan itu penting.
Sebab isu lingkungan hari ini bukan sekadar soal hutan, karbon, atau emisi. Ia juga soal petani yang tergusur, nelayan yang kehilangan ruang hidup, buruh tambang, masyarakat adat.
Pendek kata: isu rakyat.
Dan itu wilayah yang sejak lama akrab bagi Jumhur.
Ada yang menarik bila membaca biografinya lebih jauh.
Ia lahir dari keluarga mapan, tetapi justru memilih jalan berliku kaum pergerakan. Sahabat lamanya, Fadjroel Rachman, pernah menyebut Jumhur sebagai orang yang “punya privilese tapi memilih membantu orang lain.” Kalimat sederhana, tapi cukup menjelaskan paradoks personalnya.
Bahkan cerita tentang ia membawa jarum dan benang di koper untuk menjahit sendiri bajunya yang robek—detail kecil yang nyaris sepele—sering dipakai kolega untuk menggambarkan watak asketiknya.
Mungkin romantik.
Mungkin juga benar.
Tetapi politik selalu juga dibangun oleh simbol.
Dan Jumhur paham simbol.
Dalam lanskap perburuhan Indonesia hari ini—yang sering terpecah antara pragmatisme serikat, kooptasi politik, dan fragmentasi gerakan—warisan Gaspermindo menjadi relevan dibaca ulang.
Bahwa buruh bukan sekadar isu industrial relations.
Ia isu demokrasi.
Di tengah fleksibilisasi kerja, gig economy, PHK digital, dan transisi energi yang berpotensi melahirkan ketimpangan baru, gagasan-gagasan lama tentang kedaulatan pekerja justru terasa modern.
Itulah ironi sejarah.
Yang dianggap lama kerap kembali menjadi masa depan.
Jumhur, Bambang Eka Purnama, Ali Tayib, dan generasi pendiri Gaspermindo mungkin datang dari era demonstrasi jalanan, stencil, rapat sekretariat sempit, dan mogok yang penuh risiko.
Tetapi jejak mereka menyisakan pertanyaan yang belum selesai dijawab negeri ini:
bisakah negara sungguh berpihak pada pekerja, tanpa kehilangan keberanian melawan oligarki?
Itu pertanyaan yang sejak 1998 belum tuntas.
Dan mungkin, seluruh perjalanan Jumhur—dari tahanan politik, aktivis buruh, pejabat negara, hingga menteri—sesungguhnya hanyalah satu upaya panjang menjawab pertanyaan itu.***
