VISI.NEWS | JAKARTA – Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memilih tetap membuka ruang komunikasi dengan Myanmar sebagai bagian dari upaya mencari jalan keluar atas konflik dan mendorong rekonsiliasi nasional. Sikap ini disampaikan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn seusai KTT ke 48 ASEAN, Senin (11/5/2026).
Kao mengatakan para menteri luar negeri ASEAN sepakat untuk terus berkomunikasi dengan pihak Myanmar. Dialog dinilai penting agar perkembangan terbaru dapat didengar langsung, sekaligus memberi ruang bagi ASEAN menyampaikan pandangan dan masukan.
“Para menteri sepakat akan perlunya mengadakan pertemuan daring untuk mendengar perkembangan dari pihak Myanmar dan, tentu saja, bagi pihak Myanmar untuk dapat mendengar pandangan dan masukan dari mitra di ASEAN,” kata Kao dalam keterangannya dikutip, Selasa (12/5/2026).
Dalam konteks diplomasi kawasan, langkah ini menunjukkan ASEAN masih berupaya menjaga pendekatan kolektif terhadap Myanmar. Para pemimpin Asia Tenggara disebut sepakat memperjuangkan konsensus, meski pembahasan soal langkah berikutnya masih terbuka.
ASEAN tetap menempatkan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan utama penyelesaian damai. Namun, Kao menegaskan proses rekonsiliasi harus tetap dipimpin dan diatur oleh Myanmar sendiri.
“Yang perlu ditekankan adalah untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan dan bahwa rekonsiliasi nasional sejati dapat terwujud,” demikian Sekjen Kao.
KTT ke 48 ASEAN juga membuka ruang baru bagi keterlibatan Myanmar. Para pemimpin ASEAN mengizinkan menteri luar negeri dan diplomat Myanmar mengikuti agenda sampingan secara virtual dalam pertemuan tingkat menlu ASEAN mulai Juli.
Kelonggaran ini muncul setelah ASEAN menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan baru Myanmar yang dipimpin Presiden Min Aung Hlaing. Namun, posisi negara anggota belum sepenuhnya seragam. Thailand mengusulkan agar Myanmar diizinkan mengikuti pertemuan lanjutan, sementara Singapura menolak kehadiran menlu Myanmar dalam pertemuan utama secara langsung.
Situasi ini memperlihatkan dilema ASEAN antara menjaga tekanan diplomatik dan mempertahankan jalur komunikasi. Dialog intensif dipilih agar peluang perdamaian tetap terbuka tanpa mengabaikan tuntutan penghentian kekerasan. @desi
