VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik media asal Inggris The Economist terkait kondisi ekonomi nasional dengan menegaskan bahwa Indonesia justru berada dalam posisi fiskal yang lebih sehat dibanding banyak negara maju di Eropa. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Menurut Purbaya, indikator utama kesehatan ekonomi Indonesia masih terjaga, terutama dari sisi rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau GDP yang berada di kisaran 40 persen. Angka tersebut dinilai jauh lebih baik dibanding sejumlah negara Eropa yang rasio utangnya mendekati 100 persen terhadap GDP.
“Mereka seharusnya melihat kebijakan negara-negara Eropa, seberapa besar defisit mereka dan seberapa besar utang yang mereka miliki. Sebagian besar mendekati 100 persen dari PDB. Kita masih di 40 persen dari PDB. Kita masih dalam kondisi baik, jadi The Economist seharusnya memuji kita,” kata Purbaya.
Pernyataan itu menjadi respons langsung atas sorotan The Economist terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap berpotensi menekan stabilitas ekonomi dan kualitas demokrasi. Media tersebut menilai belanja pemerintah yang besar dapat membebani keuangan negara serta membuka risiko melemahnya disiplin fiskal akibat program prioritas yang membutuhkan dana besar.
Namun, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah batas hukum sebesar 3 persen terhadap GDP. Ia juga menyebut kondisi ekonomi nasional masih terkendali dan tidak menghadapi persoalan serius.
“Jadi, tidak ada masalah. Bahkan sekarang kita sedang menghitung berapa defisitnya,” tambahnya.
Dalam konteks kebijakan prioritas, Purbaya turut membela program Makan Bergizi Gratis atau MBG serta inisiatif Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, seluruh pengalokasian anggaran telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu program pembangunan lain maupun stabilitas ekonomi nasional.
“Kami telah menghitung semuanya dengan cermat, termasuk untuk program Makan Gratis Bergizi dan program lainnya, tanpa mengganggu program pembangunan lainnya. Kami mengelolanya dengan benar, termasuk subsidi dan semua pengeluaran terkait,” kata Purbaya.
Perdebatan ini memperlihatkan kontras pandangan antara pemerintah Indonesia dan pengamat internasional mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Di satu sisi, pemerintah menilai ruang fiskal Indonesia masih aman dan terukur. Di sisi lain, kritik dari luar negeri menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap besarnya peran negara dalam aktivitas ekonomi serta potensi tekanan jangka panjang terhadap disiplin anggaran.
Di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah tampaknya ingin menegaskan bahwa ekspansi program sosial tetap dapat berjalan bersamaan dengan pengelolaan fiskal yang hati hati. @desi
