Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bandung, H. Dadang M Naser./visi.news/yusup supriatna VISI.NEWS – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Bandung, suhu politik mulai menghangat. Para Kader potensial tengah membidik untuk merebut kursi Ketua Partai berlambang pohon beringin tersebut pada Masa Bakti 2020-2025.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Bandung saat ini, H. Dadang M. Naser, membenarkan jika Musda Golkar Kabupaten dengan 280 Desa/Kelurahan akan digelar tahun ini.
“Musda akan dilaksanakan tahun ini, hanya tanggal pastinya belum jelas, masih menunggu petunjuk dari DPD Golkar Jawa Barat,” ungkap Kang DN, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (16/12/2020) siang.
Mengenai kemungkinan dirinya mencalonkan kembali, Kang DN mengaku masih pikir-pikir. “Saya masih pikir-pikir atas pencalonan ini. Tapi kalau nanti ada permintaan dari Pusat maupun sumber suara, akan dipertimbangkan,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai rencana pencalonan Dadang Supriatna sebagai Ketua, hal tersebut menurutnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sebab Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, sudah keluar dari Partai Golkar. Jadi untuk ikut dalam Bursa Pencalonan Ketua DPD Golkar, Kang DS tidak memenuhi syarat.
Kang DN menambahkan, hak demokrasi di tubuh Golkar Kabupaten Bandung ada 35 suara, di antaranya 31 dari Kecamatan, 1 dari Provinsi, dan 3 dari organisasi pendiri Partai Golkar.
Adapun nama-nama calon yang digadang-gadang sebagai kandidat Ketua adalah H. Anang Susanto, H. Deding Ishak Ibnu Suja, Asep Suparman, Yoga Santosa, H. Kusnadi, dan Hj. Erma Komalasari. Dengan munculnya nama-nama calon yang siap meramaikan Bursa Ketua Golkar tersebut, menurut Kang DN, serahkan saja ke plur.
“Yang jelas dari calon itu, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di antaranya ada yang tidak mendukung calon dari Golkar. Ya kita serahkan saja ke plur,” ucapnya.
Lebih jauh Kang DN menegaskan, pasca Pilkada Serentak 2020, Golkar tidak akan menjadi oposisi. Sebab dalam demokrasi Indonesia tidak mengenal oposisi. Akan tetapi, ada saatnya di mana sikap mengkritisi ataupun mendukung dimunculkan demi kepentingan bersama.
Mengenai kemungkinan untuk masuk dalam koalisi gemuk yang dimiliki calon lawan, dia menegaskan, untuk berkoalisi dipersilahkan, akan tetapi tidak diperjalanan.
Sementara untuk di lingkup DPRD, ujarnya, sebagai anggota Dewan yang sama-sama negarawan, silakan bergabung lagi di Panitia Khusus (Pansus), Badan Musyawarah (Bamus), serta di Komisi, karena sama-sama punya peran sebagai Wakil Rakyat. Berbeda halnya dengan Pemerintah Pusat, dalam Pemerintah Daerah, Eksekutif dan Legislatif berada dalam satu jiwa.
“Tetapi jika ada yang harus dikritisi, ya kita kritisi saja, baik eksekutif maupun legislatif,” tuturnya seraya menambahkan, hasil Pilkada tidak akan berpengaruh pada perolehan suara Golkar di Pemilu yang akan datang. Kang DN mengaku optimis suara Golkar akan bertambah. @yus
