VISI.NEWS | PAPUA – Pakar multi bidang Dede Farhan Aulawi menjadi narasumber pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Papua.
Pimpinan dari Human Empowerment Consultant menyampaikan materi pada acara bertema ‘Strategi Mewujudkan SDM Polri yang Unggul dan Kompetitif Guna Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Horison, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Pada kesempatan tersebut Dede menjelaskan tantangan fundamental dalam pengembangan SDM secara umum, maupun tantangan pengembangan SDM di Papua pada khususnya. Baik tantangan dari internal maupun eksternal yang mana semuanya akan bermuara pada Institutional Performance Polri, seperti kualitas pelayanan dalam Harkamtibmas, Gakkum dan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
“Termasuk kecenderungan berbagai transformasi bentuk pekerjaan yang dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang secara masif dan agresif, ” ujarnya kepada VISI.NEWS, Selasa (16/5/2023).
Disinilah, kata Dede Farhan, penting Polri merumuskan sebuah strategi dan kebijakan SDM yang bisa menjawab dan merespon dengan cepat setiap dinamika zaman dan perubahan peradaban di seluruh wilayah Indonesia, khususnya sesuai dengan tantangan daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Penggunaan istilah ‘Human Capital’, katanya, bukan sekedar perubahan nomenklatur semata, tetapi mengandung makna yang sangat strategis untuk mendayagunakan SDM secara optimal dalam menjalankan tupoksi organisasi secara efisien dan efektif.
“Tantangan operasional SDM juga menjadi sangat penting mulai dari People Procurement, People Development sampai dengan People Maintenance. Pada kesempatan ini, dijelaskan juga 3 Strategi Pembangunan SDM seperti Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Peningkatan Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, ” ungkap Dede Farhan.
Strategi Peningkatan Pelayanan Dasar bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan taraf kualitas hidupnya, sehingga diperlukan suatu upaya yang holistik, integratif dan tepat secara lokus (spasial) dari seluruh pemangku kepentingan. Kerangka strategis memiliki 3 tujuan, yaitu (1) perbaikan tata kelola yang efektif dan efisien, (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta (3) pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan sandwich (bottom-up dan top-down), diharapkan strategi ini dapat secara konkrit membantu penyediaan solusi dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dimana peran yang bisa dilakukan oleh Polri dalam konteks ini ?
“Disinilah Community Policing atau Polmas menjadi penting yang berperan mendekatkan masyarakat dengan Polri. Polri lahir, berkembang dan tumbuh di tengah – tengah masyarakat, maka setiap insan bhayangkara harus memiliki sensitivitas atau kepekaan terdap keresahan, kegelisahan ataupun harapan masyarakat. Polri bisa berperan sebagai katalisator, mediator, komunikator dan inspirator dalam membantu masyarakat, sehingga akan semakin dicintai masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin meningkat,” pungkasnya.@mpa/asa
