Bicara Soal Haji di Tasikmalaya, Ace Hasan Jelaskan Keuangan Haji

Editor :
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily pada acara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Haji Tahun 2020, Jumat (11/12/2020) di Tasikmalaya.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menjelaskan dana haji yang disetorkan jamaah dalam keadaan aman meski pemberangkatan haji 2020 mengalami penundaan. Tahun ini, dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp. 139 triliun. Hal tersebut disampaikan pada acara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Haji Tahun 2020, Jumat (11/12/2020) di Tasikmalaya.

“Uang haji tahun ini Rp. 139 triliun. Dimana uangnya, ada di tempatkan di bank bank syariah Rp. 32 triliun. Ada yang diinvestasikan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp. 96 triliun. Kemudian investasi langsung dalam negeri Rp. 6 triliun. Nilai manfaatnya Rp. 7,1 triliun”, jelas Ace.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan haji. Dalam Undang-Undang Haji dan Umrah, DPR memiliki fungsi pengawasan dan penyusunan anggaran haji. Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Ace Hasan menyebut bahwa Komisi VIII selalu mendorong Kemenag RI meningkatkan pelayanan haji.

“Kami di Komisi VIII mendorong Kementerian Agama meningkatkan pelayanan haji. Misalnya soal zonasi. Yang dari Jabar dibikin satu maktab, yang Makassar dibikin satu maktab. Ini bagian dari pelayanan yang baik”, ujar Alumni Pesantren Cipasung Tasikmalaya itu.

“Indonesia dipuji-puji (pemerintah Arab Saudi). Paling bagus penyelenggaraan hajinya”, lanjut Ace.

Dalam kesempatan itu, Ace mengajak para peserta yang merupakan Kepala KUA dan ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji-Umrah untuk selalu menerapkan protokol Covid 19.

“Saya sekali lagi menyampaikan prinsip dasar dalam Islam itu salah satunya hifzu nafs. Untuk itu, jaga diri kita. Saya mengajak menerapkan protokol covid secara konsisten. Pada keluarga kita, di kantor dan di tempat ibadah. Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari segalanya”, kata Ace.

Sementara itu, Oman Fathurrahman, Plt Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji 2021 masih menanti keputusan resmi Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, menurut Oman, pemerintah selalu berkoordinasi dan Pemerintah Arab Saudi terkait kepastian.

“Sampai sekarang belum ada informasi resmi untuk tahun 2021. Nanti Selasa besok kami akan kesana (Saudi)”, ujar Oman.

Lebih lanjut Oman menjelaskan jika pemerintah sudah menyiapkan skenario penyelenggaraan haji 2021. Menurutnya ada tiga opsi. Pertama kuota 100 persen. Kedua haji dengan pembahasan. Sama dengan umrah. Ketiga kemungkinan terburuk, haji tidak bisa diselenggarakan jika Saudi menutup. @mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mulai 18 Desember, Warga Solo Nekat Mudik dari Perantauan bakal Dikarantina di STP

Jum Des 11 , 2020
Silahkan bagikanVISI-NEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyatakan telah siap melaksanakan karantina wajib bagi warga perantau yang mudik pada liburan Natal dan tahun baru, dengan menempatkannya di rumah karantina di hall Solo Techno Park (STP). Ketentuan karantina wajib bagi pemudik tersebut akan dilaksanakan mulai Jumat (18/12/2020) mendatang dengan menempatkan petugas […]