Ini yang Disampaikan Tiga Capres Soal Komitmen Antikorupsi di KPK

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang dihadiri oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ketiganya membeberkan strategi dan gagasannya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Acara yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam tadi bertujuan untuk mendengar langsung komitmen para capres-cawapres dalam penguatan antikorupsi. KPK juga memaparkan empat hal yang perlu menjadi perhatian khusus presiden periode 2024-2029, yaitu penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), koordinasi dan supervisi, penguatan kelembagaan KPK, dan perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum.

Berikut adalah rangkuman gagasan antikorupsi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres:

Anies Baswedan

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK jika terpilih menjadi Presiden 2024. Caranya dengan merevisi Undang-Undang KPK.

“Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi, dan ini dari aspek apa, satu undang-undangnya,” kata Anies.

“Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK,” sambungnya.

Selain merevisi undang-undang, Anies ingin KPK memiliki standar etika yang tinggi. Standar etika yang dia maksud adalah pegawai KPK tidak sembarang menerima tawaran makan saat diundang ke suatu tempat. Menurutnya, dulu pegawai KPK hanya makan menggunakan dana yang diberikan institusi KPK.

“Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK,” ujarnya.

Proses rekrutmen pegawai KPK juga tidak luput dari komitmen Anies. Dia mengatakan akan memperbaiki cara rekrutmen pegawai KPK.

“Yang ketiga adalah rekrutmen, rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekadar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Terkait pencegahan korupsi di tubuh pemerintahan, Anies mengaku akan mulai dari pejabat pemerintahan. Jika terpilih pada 2024, dia berjanji akan memberikan sanksi berupa demosi hingga reposisi ke pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN.

“Seperti yang dikatakan tadi optimalisasi LHKPN. Kami setuju bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi bahkan reposisi atau sanksi lain,” kata Anies.

Prabowo Subianto

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dari atas. Dia mengatakan akan memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin negara jika terpilih menjadi Presiden 2024.

“Saya sependapat dengan Pak Anies, harus dari atas. Saya akan memberikan contoh yang baik, saya akan memberantas korupsi di lingkungan saya sendiri, di lingkungan istana, di lingkungan kabinet, di lingkungan partai saya,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan akan memberdayakan KPK sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi politik. Dia mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam menjalankan tugasnya.

“KPK harus diberdayakan, harus diberikan kemandirian, harus diberikan kebebasan, harus diberikan perlindungan, harus diberikan dukungan, harus diberikan anggaran yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya. Dia mengatakan akan mengembalikan nilai-nilai moral dan etika yang hilang di masyarakat.

“Kita harus kembali ke pendidikan, kita harus kembali ke budaya, kita harus kembali ke nilai-nilai moral dan etika yang sudah hilang di masyarakat kita. Kita harus kembali ke agama, kita harus kembali ke Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945,” ujarnya.

Ganjar Pranowo

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan konsep pemberantasan korupsi yang berbasis data dan teknologi. Dia mengatakan akan memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.

“Kita harus memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk mendeteksi dan mencegah korupsi. Kita harus membangun sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga-lembaga negara, seperti KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, BPKP, dan lain-lain,” kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan akan mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik. Dia mengatakan akan membuka akses informasi publik secara luas dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut mengawasi.

“Kita harus mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik. Kita harus membuka akses informasi publik secara luas dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Kita harus memberdayakan masyarakat sipil, LSM, media, akademisi, dan tokoh agama untuk ikut berperan dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga mengatakan akan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat penegak hukum. Dia mengatakan akan memberikan insentif dan perlindungan yang layak kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK.

“Kita harus meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat penegak hukum. Kita harus memberikan insentif dan perlindungan yang layak kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK. Kita harus memberikan penghargaan dan sanksi yang adil kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan prestasi dan pelanggaran yang mereka lakukan,” ujarnya.

@mh