Relokasi Pasar Ciparay, TPS Segera Difungsikan Ada yang Siap Borong Kios

Editor Klarifikasi yang diberikan pihak Pemdes Ciparay atas pertanyaan yang disampaikan Ormas GNPK-RI terkait revitalisasi Pasar Desa Ciparay Jum'at (05/05/2023) di Kantor Desa Ciparay/visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | CIPARAY – Di tengah sedikit hambatan dalam revitalisasi Pasar Ciparay, Kabupaten Bandung, para pedagang pada 15 Mei harus sudah menempati Tempat Pasar Sementara (TPS) yang sudah disiapkan pengembang, sejumlah pemilik uang ada yang siap memborong kios kalau tidak diambil oleh pedagang lama.

“Kalau ada pedagang yang tidak mengambilnya saya siap beli 10 kios, kalau benar DP-nya cuman lima juta. Murah sekali itu,” ungkap seorang warga Ciparay yang meminta tidak dibutkan namanya kepada VISI.NEWS, Minggu (7/5/2023).

Ia menyebutkan dengan down payment (DP) sebesar itu untuk lokasi di pusat kota kecamatan apalagi kalau nanti pasarnya tertata lebih modern tergolong sangat murah. “Mungkin bukan hanya saya, beberapa teman dan saudara saya juga akan ngambil kios di sana,” imbuhnya.

Pada 15 Mei 2023, para pedagang yang menempati Pasar Ciparay diminta segera pindah ke TPS yang sedang disiapkan oleh pengembangpengembang,  PT. Pradasa di Lapang Cijagur, dekat kantor kecamatan. Setelah semua pedagang pindah, Pasar Ciparay segera dipugar untuk direvitalisasi menjadi pasar sehat, modern, dan nyaman baik bagi pedagang maupun konsumen.

Sebelumnya sejumlah pedagang menyatakan enggan pindah dan tidak setuju dengan revitalisasi tersebut. Aspirasi mereka disampaikan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI). “Iya memang kami menerima aspirasi dari pedagang Pasar Ciparay yang tidak setuju dengan revitalisasi pasar tersebut. Kami akan berjuang untuk membela kepentingan para pedagang di sana,” ungkap Ketua GNPF RI Jabar, Nana S Hadiwinata yang biasa disapa Abah Nana.

Ketua GNPK RI Jabar, Abah Nana, Jumat (5/5/2023), beserta jajarannya hadir di Kantor Desa Ciparay. Mereka diterima pihak Kepala Desa Ciparay Dedi Jumhana yang didampingi oleh Sekretaris, BPD, Bumdes Ciparay.

Baca Juga :  Lansia di Tasikmalaya Akhiri Hidup dengan Gantung Diri di Plafon Rumah

“Pada saat pertemuan kemarin itu, pihak GNPK-RI meminta klarifikasi tentang revitalisasi Pasar Ciparay akan seperti apa. Bagaimana selanjutnya dan termasuk menanyakan proses tahapan-tahapannya mengenai program revitalisasi Pasar ciparay,” ujar Kades Ciparay, saat dihubungi VISI.NEWS, Sabtu (6/5/2023).

Lebih lanjut, dikatakan Dedi, GNPK-RI mengklaim telah menampung keluh kesah atau aspirasi-aspirasi para pedagang Pasar Ciparay. “Iya kata pihak GNPK RI, mereka menampung aspirasi dari para pedagang pasar terkait ada atau tidaknya indikasi korupsi, ” katanya.

Padahal, kata Dedi, kan sudah jelas juga Pemdes dananya dari pihak ketiga dan ini investasi murni dari pihak ketiga tersebut, tidak ada dari APBD maupun APBN. Jadi apanya yang akan dikorupsi.

Tapi, katanya, pihak pengembang maupun pemerintahan desa sendiri tidak keberatan dengan adanya pengawasan atau kontrol sosial dari masyarakat.

“GNPK RI meminta klarifikasi tentang revitalisasi Pasar Ciparay baik secara lisan maupun tertulis dari Pemdes Ciparay. Kami langsung jawab juga secara lisan. Bahkan sebetulnya ini bukan pertemuan pertama kali saya dengan pihak GNPK-RI Jabar Sebelumnya sudah saya sampaikan secara lisan, tetapi mereka meminta jawabannya secara tulisan. Itu sudah dibikinkan oleh Sekdes, yang tulisan itu kan sudah dibuat tinggal dikirimkan ke GNPK-RI, ” bebernya.

Dedi mengatakan, menurut pihak Ormas tersebut, para pedagang Pasar Desa Ciparay minta ditangguhkan program Revitalisasi Pasar hingga Tahun 2025.

“Hal itu kan sudah ada aturan sesuai Permendagri No. 1 tahun 2016, pasalnya Bangun Guna Serah terjadi tiap 20 tahun sekali. Ini dulu direvitalisasi tahun 2000 sekarang kan sudah melebihi masanya, gak bisa ditunda lagi,” tegasnya.

Dedi mengatakan, ia tidak bisa buru-buru memberikan jawaban tertulis karena perangkat desanya juga harus melayani kebutuhan warga masyarakatnya sendiri yang harus segera didahulukan.

Baca Juga :  VISI | Kereta 'Whoosh'

“Untuk itu kepada pihak manapun agar sedia bersabar, dan salah satunya kepada pihak GNPK-RI. Kami harap nanti di hari kerja bisa segera diklarifikasi atau diberi jawaban tertulisnya,” pungkasnya.@gvr

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Program PTSL Sertifikat Gratis di Desa Bangsal Mojokerto Dipertanyakan

Ming Mei 7 , 2023
Silahkan bagikanVISI.NEWS | MOJOKERTO – Adanya Program PTSL dari pemerintah seharusnya dipatuhi oleh pelaksana di desa. Tapi di Desa Bangsal, Kec Bangsal, Kabupaten Mojokerto, program ini diduga malah dijadikan ajang pungli. Saat Awak Media konfirmasi warga, Minggu (7/5/2023), seorang warga mengatakan memang benar ada biaya untuk PTSL sebesar 500 ribu […]