VISI.NEWS | SOREANG – Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI, Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari belenggu penjajahan.
“Kita juga berkewajiban untuk mempertahankan dan mewujudkan apa yang menjadi perjuangan para pendiri bangsa,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya pada pelaksanaan Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Lapangan Upakarti Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (17/8/2023).
Mengingat proklamasi Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, kata Bupati Bandung, melainkan sebuah alat untuk menyusun tata kehidupan yang baru, mendorong lebih kreatif, inovatif menuju budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.
Dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Sebagaimana disampaikan oleh Menko PMK, Bupati Dadang Supriatna mengatakan bahwa bangsa Indonesia perlu melakukan langkah-langkah percepatan peningkatan kesejahteraan sosial, guna menyelesaikan tiga isu sentral, yaitu mengatasi kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Tantangan ini harus kita jawab, dengan terus fokus bekerja dan optimis pada hasil kerja untuk terus bangkit menuju kesejahteraan rakyat,” kata Dadang Supriatna
Bupati Bandung mengatakan bawah hal tersebut sejalan dengan tema Hari Kemerdekaan RI ke-78 tahun 2923, yaitu “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.
“Ini adalah harapan bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali untuk Kabupaten Bandung,” katanya.
Pada momen ini, lanjut Dadang Supriatna, Indonesia telah menunjukkan aksi nyata yang progresif dan diharapkan jangan sampai berhenti melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet.
“Bagi saya, Kemerdekaan adalah kondisi ketika seseorang atau bangsa telah mampu menggali dan menumbuhkembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain,” kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.
Ia mengatakan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dengan sumber daya alam melimpah. Namun semangat berusaha, kreativitas, dan inovasi masyarakat perlu ditingkatkan agar potensi itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kabupaten Bandung sedang berjalan ke arah sana. Demi terciptanya masyarakat yang mandiri, aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu diprioritaskan,” kata Kang DS, sapan akrab Dadang Supriatna.
Untuk itu, kata Kang DS, pembangunan di daerah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
Apalagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung sekitar 3,7 juta jiwa, dapat menjadi potensi dalam proses produksi inovasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi informasi, dilandasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan keagamaan yang akan menjaga jati diri budaya bangsa.
“Di pundak kita terdapat amanah luhur dari seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam visi pembangunan 2021-2026, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera (Bedas).
Kang DS pun menyebutkan gelombang inflasi membawa pengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Namun hal tersebut bukan menjadi kendala,” katanya.
Ia mengatakan dilihat dari pencapaian indikator makro, Kabupaten Bandung mengalami perubahan signifikan pada semua sektor, sebagai hasil kinerja dari seluruh bidang pembangunan yang dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix antara Pemerintah Kabupaten Bandung, dunia usaha, komunitas, akademisi, insan media dan juga masyarakat.
“Ditinjau dari indikator ekonomi, dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5,91 triliun atau mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp 4,37 triliun.
“Tingkat PDRB ADHB mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 130,4 triliun menjadi Rp 143 triliun pada tahun 2023. Serta laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 3,56 persen menjadi 5,35 persen.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di masa transisi pandemi ke endemi, melalui berbagai program pemilihan di Kabupaten Bandung, dilihat dari pencapaian indikator sosial raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 73,16 poin dari nilai IPM yaitu 72,73 poin pada tahun 2021,” tuturnya.
Menurutnya, kenaikan tersebut melalui kontribusi indeks pendidikan 65,54 poin, indeks kesehatan 83,09 poin serta indeks pengeluaran (daya beli) 71,88 poin. Ia pun menyebutkan angka harapan hidup mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 74,01 tahun dari angka 73,72 tahun pada tahun 2021.
“Angka rata-rata lamanya sekolah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 9,08 tahun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 9,07 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 sebesar 12,70 tahun.
” Sedangkan tingkat pengeluaran perkapita per tahun (daya beli) pada tahun 2022 sebesar Rp 10.588.000 mengalami kenaikan dari sebesar Rp 10.307.000 pada tahun 2021,” ujarnya.
Kang DS juga menjelaskan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 6,98 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,34 persen dari tahun 2021 sebesar 8,32 persen. Adapun angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,80 persen, angka tersebut turun 0,35 persen dari tahun 2021 sebesar 7,15 persen.
“Patut kita syukuri bersama, bahwa di akhir tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung mengalami penurunan sebesar 0,3 poin, semula tahun 2,78 poin menjadi 1,04 poin,” katanya.
Ia menjelaskan prevalensi angka stunting di Kabupaten Bandung turun 6,1 persen, yaitu dari 32,1 persen di tahun 2021 menjadi 25 persen di tahun 2022.
“Sementara untuk tahun 2023 kita targetkan kasus stunting mengalami penurunan hingga menjadi 18 persen dan tahun 2024 menjadi 16 persen dari target nasional 14 persen,” ujarnya.
Menurut Kang DS, dalam pencapaian penurunan prevalensi angka stunting sesuai target nasional.
“Kita terus bekerja keras dan berusaha melakukan langkah-langkah nyata sehingga target dimaksud dapat tercapai,” harapnya.
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, kata dia, berbagai intervensi kebijakan telah dilakukan di antaranya melalui kegiatan pemberian BLT daerah dan top up BLT dana desa,” tuturnya.
Selain itu pemberian BLT untuk KPM, bantuan sosial untuk perempuan (Pekka), buffer stock, pemberian sembako, melaksanakan program Besti (beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan para penghafal Alquran), mengadakan pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat, operasi pasar, pemberian bibir dan pemberdayaan kelompok tani.
Bupati Bandung juga memberikan perhatian dan bergulir untuk pelaku usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan, bantuan alat untuk pelaku usaha, pembangunan rutilahu dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
“Khusus untuk bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Bandung telah meresmikan 2 RSUD, yaitu RSUD Bedas Cimaung dan RSUD Bedas Kertasari, dan di tahun 2023 ini, mohon doanya dan dukungannya kita akan menyelesaikan pembangunan RSUD Bedas Banjaran dan RSUD Bedas Bojongsoang,” harapnya.
Kang DS menjelaskan mengenai akses layanan sanitasi, tercatat adanya peningkatan capaian sanitasi Kabupaten Bandung tahun 2022 yaitu akses sanitasi 91 persen, akses air bersih 87,55 persen dari tahun 2021 yakni akses sanitasi 90,8 persen dan akses air bersih 84,54 persen.
Kabupaten Bandung juga telah mendapatkan penghargaan 100 persen ODF (Open Defecation Free) dari Gubernur Jawa Barat. Pencapaian tersebut diraih melalui sinergitas dan kolaborasi dengan unsur pentahelix serta penguatan pemerintah desa.
Selanjutnya untuk bidang pengendalian dan pengawasan, kata Kang DS, KPK RI dengan program monitoring center for prevention (MCP) telah melakukan mitigasi atas resiko rawan korupsi pada 7 (tahun) area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.
Pemerintah daerah didorong untuk melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintah daerah guna tercipta tata kelola pemerintah yang baik.
“Alhamdulillah nilai capaian MCP KPK Kabupaten Bandung pada tahun 2022 menduduki peringkat 2 di Jawa Barat dimana mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang menduduki peringkat ke-13,” ujarnya.
Ia berharap pada tahun 2023 ini Kabupaten Bandung dengan seluruh komponen OPD yang terlibat dapat meningkatkan sinergitas dan menjaga integritas sehingga dapat menjadi yang terbaik,” katanya.
“Alhamdulillah, realisasi program dan kegiatan pembangunan yang di implementasikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung memberikan dampak positif, selama kurun waktu 2 tahun selama kepemimpinannya,” imbuhnya.
Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah berhasil mendapatkan 165 penghargaan, 4 buah lencana dan 1 brevet kehormatan dalam berbagai urusan pembangunan baik penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi lainnya.
“Penghargaan itu sebagai buah kerja keras kita bersama meriah penghargaan tentu saja bukan tujuan utama program pembangunan. Tapi apresiasi ini mendonorkan semangat bagi kita semua untuk lebih Bedas meningkatkan kinerja,” tuturnya.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan pengakuan atas prestasi kolektif pemerintah Kabupaten Bandung dengan dukungan yang kuat dari DPRD Kabupaten Bandung serta kerjasama dengan dunia usaha, akademisi, para insan media dan seluruh element masyarakat Kabupaten Bandung.
Kang DS juga turut menjelaskan visi pembangunan daerah yaitu, terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk terus ikut berperan aktif dalam proses membangun bersama Kabupaten Bandung yang kita cintai ini,” ujarnya.
Melalui visi dan misi tersebut, Kang DS mengatakan telah dijalankan serta realisasikan 13 program prioritas pembangunan di antaranya, pertama insentif guru ngaji berikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kedua, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ketiga, pemberian asuransi dan atau subsidi kepada petani. Keempat, peningkatan insentif linmas berikut BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, peningkatan insentif RT, RW, dan PKK desa berikut BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, peningkatan siltap/insentif pemdes dan BPD berikut BPJS Ketenegakerjaan.
Ketujuh, Beasiswa ti Bupati (Besti) untuk anak-anak hafidz Al-Qur’an dan atau anak berprestasi. Pembangunan lima buah rumah sakit daerah. Sembilan, pembangunan 7000 unit rutilahu setiap tahunnya. Sepuluh, penambahan sekolah 28 unit SMP dan mengajukan 22 unit SMA baru ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelas, tiga muatan lokal dalam sistem pendidikan bagi TK, SD dan SMP.
Dua belas, penyediaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) dan saat ini telah tersalurkan di 120 desa yang tersebar di 31 kecamatan Se-Kabupaten Bandung. Peningkatan insentif ustadz/ustadzah, takmir, dan marbot berikut BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya mengajak ayo berkontribusi untuk negeri dengan kolaborasi dan sinergi demi mewujudkan Kabupaten Bandung Bedas,” pungkasnya. @gvr
