VISI.NEWS | SOREANG – Para pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung membunyikan tanda kentongan, sirine atau lonceng secara serentak di lingkungan Kantor BPBD Kabupaten Bandung, Jumat (26/4/2024) pada pukul 10.00 waktu setempat.
Membunyikan tanda kentongan itu diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung lainnya. Pemerintah Kecamatan dan desa juga mengikuti kegiatan serupa dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tingkat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap tanggal 26 April.
Dalam rangka HKBN tingkat Kabupaten Bandung itu, mereka pun menyatakan siap untuk selamat. Sejumlah pihak juga melakukan latihan evakuasi mandiri segera menuju tempat aman agar kita siap dan selamat dari bencana.
Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama menyatakan bahwa para pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Bandung bisa menyelenggarakan kegiatan rutin HKBN tingkat Kabupaten Bandung.
“HKBN ini dilaksanakan serentak di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Bandung, pemerintah kecamatan dan desa. Kegiatan HKBN ini dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanggulangan bencana,” tutur Uka Suska.
Uka Suska mengaku bersyukur karena respon masyarakat cukup baik terkait dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. Hal itu dibuktikan dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung pada 2023, terkait dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari tinggi menjadi sedang.
“Terjadinya penurunan IRBI di Kabupaten Bandung pada tahun 2023, karena ketahanan daerah meningkat setelah ada keterlibatan dari para OPD Kabupaten Bandung. Ini menunjukan adanya prestasi Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna, dalam penurunan IRBI Kabupaten Bandung tersebut yang asalnya tinggi jadi sedang,” tuturnya.
Uka Suska mengatakan dengan adanya penurunan IRBI itu merupakan hasil komunikasi pentahelix dengan sejumlah pihak. Selain itu berkaitan dengan kebijakan Bupati Bandung yang semakin BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).
“Untuk diketahui bahwa yang namanya penanggulangan bencana, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tapi merupakan tanggung jawab bersama komponen masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan pihak lainnya dalam upaya penanggulangan bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut Uka Suska mengatakan bahwa IRBI di Kabupaten Bandung menurun, bukan berarti risiko bencana menurun. “Tak ada korelasinya dengan kejadian bencana. IRBI menurun ini, dalam artian kesiapsiagaan daerah bagus dalam menghadapi kebencanaan atau lebih siap dalam rangka penanggulangan bencana. Artinya sudah ada perencanaan yang bagus dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana,” tuturnya.
Uka Suska menyebutkan, bahwa IRBI menurun dari tinggi ke sedang itu, setelah BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya penerapan dan peningkatan fungsi informasi kebencanaan daerah.
“Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana. Melakukan review SOP/mekanisme penetapan status darurat bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak,” tuturnya.
Upaya lainnya, imbuh Uka Suska, peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat kebencanaan,” katanya.
“Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi,” jelasnya.
Kemudian, katanya, memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
“Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM. Pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana,” katanya.
Uka Suska mengatakan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kawasan atau wilayah dengan kondisi potensi ancaman bencana yang sangat komplek.
“Di Kabupaten Bandung ada sembilan bencana alam, yaitu tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. Dari tujuh bencana alam itu, yaitu ada tiga bencana alam yang paling dominan di Kabupaten Bandung: banjir, longsor dan angin kencang. Dua bencana alam non-alam, yakni pandemi Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, bencana alam lainnya, seperti gerakan tanah atau lempeng, gempa bumi juga tetap menjadi kewaspadaan dalam kesiapsiagaan kebencanaan tersebut. Termasuk kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan letusan gunung api.
Uka Suska juga mengungkapkan bahwa dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana, Pemkab Bandung sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) pada tahun 2023.
“Hal itu berkaitan dengan sembilan jenis bencana di Kabupaten Bandung. Dengan memiliki dokumen kajian risiko bencana itu, sehingga daerah yang sudah memiliki potensi risiko bencana sudah terpetakan,” ujarnya.
Uka Suska juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung pada tahun 2023, sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana.
“Dokumen itu berkaitan dengan adanya sembilan bencana alam dan bencana non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Dokumen rencana penanggulangan bencana itu sudah dibuat di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Ia mengatakan tidak semua bencana alam jadi fokus perhatian. Di Kabupaten Bandung yang paling menonjol itu adalah bencana banjir, longsor dan angin kencang yang menjadi fokus dalam pembahasan di dokumen rencana penanggulangan bencana.
Pada tahun 2024 ini, kata Uka Suska, akan membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana aksi kontigensi.
@kos
